Pada prinsipnya, pemerintah sebagai penyelenggaran pemerintahan membutuhkan kelengkapan untuk menjalankan fungsinya. alat-alat kelengkapan ini salah satunya disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (s…
Penelitian ini menganalisi tentang pengujian tindakan maladministrasi oleh calon petahana dalam sengketa Pilkada, terutama yang terkait dengan prinsip asas pemerintah yang baik dalam sistem pemer…
Pengaturan eksistensi partai politik lokal melalui otonomi khusus yakni UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, menempatkan partai politik lokal sebagai instrumen kekhususan suatu pemer…
Zakaria Anshori (031314153004). Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), dibimbing oleh Sukardi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan kriteria hukum …
Isu hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah: (1) Karateristik perjanjian hibah Pemerintah Daerah dan (2) Akibat hukum Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah. Sesuai dengan isu hukum yang di kaji, …
Perkembangan pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan di Indonesia yaitu dengan adanya amandemen terhadap Unadang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa …
To achieve the goal of providing welfare state, the Indonesian government has to do government activities or programs planned by maximizing existing resources. Lack of revenue requires the Govern…
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan “Conceptual, statute and historical approach”. Melalui pendekatan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan pengkajian seca…
Otonomi daerah adalah perwujudan daripada pemancaran kekuasaan dari pusat kepada daerah, seringkali muncul persoalan-persoalan krusial di daerah, tak terkecuali persoalan batas wilayah antar daer…
Tesis ini berjudul “Analisis Keputusan Walikota Kendari Dalam Pemindahtanganan Aset Daerah Menjadi Aset Pribadi (Keputusan Nomor 89 Tahun 2007 Tentang Pemberian Penghargaan Atas Jasa Pengabdian…