Hak tanggungan merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaaan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor dalam rangka peunasan piutangnya kepada debitor sehingga apabila terjadi kredit m…
Seiring dengan perkembangan teknologi serta guna untuk meningkatkan pelayanan hak tanggungan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rep…
Pertentangan norma hukum Pasal 18 ayat (1) UUHT dengan Pasal 21 (3) UUPA tentang keberadaan suatu jaminan atas tanah yang hapus haknya dan menjadi tanah negara, disatu sisi Pasal 21 ayat (3) meng…
Penelitian ini memfokuskan pada tanggung jawab pejabat lelang yang melelang obyek hak tanggungan tanpa surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), dengan batasan masalah akibat hukum lelang tanpa …
Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang membantu masyarakat untuk memiliki rumah secara kredit, pada umumnya masih menggunakan Dana Jangka Pendek (DJP) seperti tabungan, giro d…
Tanah merupakan salah suatu unsur yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehingga penggunaannya harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Agar tidak menimbulkan konflik, aturan mengenai h…
Perbankan memegang peran penting dalam menyukseskan program pembangunan nasional untuk menjaga stabilitas nasional guna mencapai pemerataan pendapatan, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dan meningk…
Jaminan Hak Tanggungan dilaksanakan dengan membebankan hak atas tanah milik debitor atau masyarakat yang mengadakan perjanjian pembiayaan atau kredit dengan bank. Objek jaminan tersebut yakni diant…
Konsep bisnis waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Saat ini bisnis waralaba menjadi konsep bisnis yang banyak diminati dalam berbagai kalangan. Untuk dapat mempertahankan…