Tesis ini difokuskan pembahasan dua permasalahan yaitu karakteristik penegakan hukum kejahatan terorisme di Indonesia dan kebijakan hukum pidana terkait fungsi intelijen dalam pemberantasan kejah…
The conspiracy in Article 15 of the PTPK Act can’t refer to the formulation of Article 88 of the Criminal Code. The criminal conspiracy in the PTPK Act is clearly regulated and law enforcement …
Perputaran dana segar di pasar modal sangat besar sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah adanya sumber dana baru yang berasal dari investor yang akan digunakan …
Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh, Notaris adalah suatu profesi yang mempunyai kewenangan …
The title dissertation discusses and analyzes legal issues related to conditional conviction as punishment in corruption court. They are: the philosophy of conditional conviction and corruption a…
Undang-Undang No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa Gratifikasi bukan merupakan delik,…
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk menganalisis Kewenangan Penyidikan yang dimiliki POLRI dan TNI – AL di Perairan Zona Ekonomi Ekslusif Untuk menganalisis penghambat penyidik…
Keberadaan suatu aturan hukum sangatlah penting dalam kehidupan bernegara maupun beragama bagi umat manusia yang mendambakan ketenangan. Pemerintah membuat aturan bertingkah laku dalam kehidupan …