Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedualatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak terseb…
Tesis ini berjudul “Materi Muatan Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah ratio legis Pengaturan Ma…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 137/PUU-XIII/2015 mencabut kewenangan pemerintah untuk membatalkan peraturan daerah yang sebelumnya pemerintah secara aktif membatalkan. Pasca putusan tersebut…
Pada tahun 2012, Keistimewaan Yogyakarta sebagai daerah istimewa semakin dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 7 ayat…
Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penting dan merupakan sumber pendapatan asli desa. Pengelolaan Tanah kas Desa merupakan kewenangan penuh pemerintah desa tanpa adan…
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perihal ratio legis pengaturan pengawasan terhadap peratruan desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan menganalisa perihal implikasi dar…
Pada prinsipnya, pemerintah sebagai penyelenggaran pemerintahan membutuhkan kelengkapan untuk menjalankan fungsinya. alat-alat kelengkapan ini salah satunya disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (s…
Penelitian ini menganalisi tentang pengujian tindakan maladministrasi oleh calon petahana dalam sengketa Pilkada, terutama yang terkait dengan prinsip asas pemerintah yang baik dalam sistem pemer…
Pengaturan eksistensi partai politik lokal melalui otonomi khusus yakni UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, menempatkan partai politik lokal sebagai instrumen kekhususan suatu pemer…