Penyelesaian utang-piutang melalui Lembaga kepailitan dimaksudkan untuk mendapatkan hasil atau pembagian yang adil serta proporsional bagi semua kreditor berdasarkan tingkatan dan prioritasnya, bag…
Adanya kepailitan mengakibatkan Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak lagi berwenang untuk mengurus harta kekayaannya. Wewenang pemberesan dan pengurusan harta kekayaan Debitor…
Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Bu…
Fakta bahwa anak-anak adalah aset bangsa dan memiliki peran kunci dalam membentuk masa depan bangsa Beberapa peristiwa yang muncul sehubungan dengan proses hukum dimana sang korban dan pelaku adala…
Kepailitan pada Perseroan Terbatas (PT) sering menimbulkan tantangan hukum terkait tanggung jawab direksi terhadap tagihan sisa utang pajak pasca pemberesan. Sebagai mekanisme penyelesaian utang ul…
Tesis ini berjudul tentang “Kepailitan Perusahaan Asuransi Pasca Undang- undang no. 40 Tahun 2014”. Penelitian ini membahasa tentang Perubahan kewenangan dari kementerian keuangan kepada Ot…
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan dikarenakan penelitian ini mencoba untuk mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundangan yang be…
Tesis ini membahas mengenai Pembubaran Perseroan Terbatas yang dikarenakan oleh insolvensi dalam keadaan pailit. Tema ini diangkat dikarenakan derasnya arus peningkatan perekonomian pada sektor p…
Meskipun kurator dalam kepailitan diangkat oleh pengadilan, tetapi kurator tidak dibayar oleh pengadilan. Menurut Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemb…
Pajak merupakan salah satu penerimaan utama Negara yang menjadi sumber pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk menjamin keberlangsungan penerimaan Negara melalui sektor paja…