Pemerintah memiliki kewajiban dalam pelayanan publik berdasarkan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV yang mengatur bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelay…
Kepailitan pada Perseroan Terbatas (PT) sering menimbulkan tantangan hukum terkait tanggung jawab direksi terhadap tagihan sisa utang pajak pasca pemberesan. Sebagai mekanisme penyelesaian utang ul…
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah konsep wakil Perseroan Terbatas sebagai penanggung pajak dan pertanggungjawaban wakil Perseroan Terbatas terhadap utang pajak. Perseroan yang tidak mampu …
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pailit merupakan keadaan dimana debit…
Salah satu hal penting yang harus dilakukan Perseroan Terbatas (PT) demi kepentingannya sesuai dengan maksud dan tujuan PT adalah pengambilan keputusan. Para pemegang saham dapat mengambil keputu…
Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ten…
Pendayagunaan Aset Tetap BUMN harus dilakukan dengan cara yang tepat dan optimal, hal tersebut berpedoman dari Peraturan Menteri BUMN 13 Tahun 2014 Tentang Pendayagunaan Aset tetap BUMN. PT Semen…
Fokus penelitian tesis ini adalah adanya perusahaan pengembang yang pemegang sahamnya menyertakan hak atas tanah sebagai setoran modal namun hak atas tanah tersebut tidak dibaliknama menjadi atas…
A B S T R A K Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, perkembangan pembangunan juga terus berlangsung. Dan sesuai perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, khususnya…