Percepatan perkembangan pembangunan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya hukum penanaman modal, serta dalam menghadapi perubahan perekonomian global, perlu diciptakan iklim pena…
Penerbitan sertipikat bertujuan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data yuridis dan data fisik yang telah didaftarkan dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal…
Peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan semakin meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha, berkaitan dengan itu meningkat pula kebutuhan dukungan berupa jaminan …
Manusia semasa hidupnya pasti akan berhubungan dengan tanah, Manusia di dalam satu ruang lingkup Negara disebut sebagai warga Negara. Setiap warga negara mempunyai hak, salah satunya adalah hak a…
Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dibidang pertanahan yaitu pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republi…
Hak atas tanah dapat dialihkan melalui berbagai macam cara, di antaranya jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimak…
Pensertipikatan Hak Milik Atas Tanah melalui pendaftaran tanah secara Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali mengenai satu atau beberapa wilayah suatu desa tertentu atau keluraha…
Tesis ini menjelaskan mengenai jual beli hak atas tanah dengan akta dibawah tangan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah. Setelah berlakun…
Kebijakan pertanahan untuk tanah bagi rumah tinggal yang dituangkan dalam keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 diterbitkan dengan pertimbangan ba…