Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mencari penyelesaian masalah hukum mengenai bentuk kelalaian operator teknik telesurgery pada praktik bedah jarak jauh yang menimbulkan kerugian bagi…
Kepailitan berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk mempercepat pemberesan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah dilikuidasi. Kerangka hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun…
Prinsip utmost good faith tidak terlepas dari pelaksanaan perasuransian sebagai dasar pengungkapan fakta material yang sempurna. Tujuan dari prinsip utmost good faith yaitu untuk memberikan fair de…
Gugatan Actio Pauliana terhadap PPJB hak atas tanah didasarkan pada perbuatan hukum antara debitor dengan pihak ketiga yang menyebabkan kerugian kreditor, sehingga perbuatan hukum tersebut dapat di…
Upaya kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja merupakan langkah strategis yang dirancang Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelak…
Eksistensi EBUS lingkungan sebagaimana diprakarsai POJK 18/2023 menginisiasi terjadinya transformasi ekonomi yang mendorong emiten untuk menciptakan lini bisnis dengan menitikberatkan pada prinsip …
Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah, sehingga apabila kemudian hari terjadi sengketa tanah, pemegang hak atas tanah dapat membuktikan bahwa dirinya …
Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta …
Keberadaan bank digital menjadi suatu akses kemudahan bagi masyarakat untuk dapat melakukan transaksi melalui smartphone, tetapi ketentuan perlindungan konsumen yang diatur pada POJK No. 12/2021 te…
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Di lain sisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ham…