DISERTASI (241) - Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi
This research is a normative law research by using a conceptual, statute approach and case approach. In the philosophical context, the revocation of political rights has a purpose to protect publ…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 241
DISERTASI (231) - Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang…
Prevention and eradication of corruption in Indonesia has been done using various approaches but there is one problem that until now has not received the attention of the legislator. Permanent si…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 231 Sad p
DISERTASI (230) - Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidan…
This Dissertation is titled “Proof of the element of state financial loss on corruption”. This dissertation’s research concerning with proof of element of state financial loss on corruption…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 230
TESIS (4147) - Hak Korban Dalam Perampasan Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencu…
Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas sebagai kejahatan ganda bersifat follow up crime sedangkan kejahatan utamanya disebut sebagai predicate offense merupakan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4147 Mar h
TESIS (4150) - Tindak Pidana Cyber Bullying Yang Korbannya Anak Dalam Peratur…
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual app…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4150 Cae t
Disertasi (216) - Perampasan Harta Pihak Ketiga Dalam Tindak Pidana Korupsi
The title of this dissertation is "Third Party Asset Confiscation in Corruption". The research aimed was analysing a meaning of asset confiscation to a third party in corruption as provided for i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 216
DISERTASI (202) - Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan
particular with regard to the provisions of Article 44 B paragraph (1) of UU KUP, which regulates the termonation of criminal investigation in the field of taxation on the basis of tax payment al…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 202
DISERTASI (199) - Non Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Undang-Undang P…
Isu hukum yang diteliti adalah : (1). Dasar filosofis Non-Conviction Based Asset Forfeiture hasil tindak pidana korupsi; dan (2). Pengaturan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam undang-und…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 199
DISERTASI (191) - Reformulasi Makar Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
-
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 200 Saw r
DISERTASI (189) - Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian U ang yang Ti…
Law, Prosecutor Law, UU PP TPPU, that the law gives the prosecution authority to the prosecutor Prosecutor, except for corruption cases prosecution authority is also given to the KPK. As a conse…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 189 Ast k
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah