SKRIPSI (5717) - Tanggung Jawab Direksi Atas Tindakan Pengelolaan Yang Merugi…

Direksi sebagai Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam menjalankan kepengurusannya diharuskan untuk mengutamakan ke…

SKRIPSI (5871) - Permohonan PKPU Terhadap Perseroan Terbatas Atas Utang Dari …

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha berbadan hukum yang memiliki modal dasar yakni jumlah modal yang dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan. Modal dasar tersebut terbagi dalam saham yan…

SKRIPSI (5897) - Tanggung Jawab Pengurus Perseroan Dalam Kepailitan Badan Huk…

Dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban rakyat sesuai konstitusi, serta upaya perwujudan masyarakat yang seja…

SKRIPSI (5904) - Kepengurusan Dan Tanggung Jawab Terbatas Pada Perseroan Pero…

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang merupakan suatu bentuk Omnibus Law oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengatasi overlapping atau tumpang tind…

TESIS (2007) - Keabsahan Virtual Office Sebagai Tempat Kedudukan Perseroan Te…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2007

SKRIPSI (5914) - Jabatan Rangkap Direksi Dan/Atau Komisaris Persero Dalam Per…

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, jabatan rangkap (interlocking directorate) merupakan salah satu kegiatan yang dilarang. Akan tetapi dalam praktiknya aksi jabatan rangkap ini tetap marak di…

TESIS (2175) - Akibat Pembubaran Perseroan Terbatas Karena Tidak Menyesuaikan…

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan kewajiban kepada Perseroan Terbatas yang telah memperoleh status badan hukum sebelumnya untuk menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan Undang-Undang…

TESIS (4907) - Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas T…

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa perubahan anggaran dasar maupun data perseroan harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Apabila perubahan anggar…

TESIS (4878) - Kedudukan Hukum Notaris Sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Ow…

Topik penelitian ini tentang “Kedudukan Hukum Notaris Sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Suatu Perseroan Terbatas. Penelitian ini menganalisa dua rumusan masalah yaitu pertama, Kewena…

TESIS (1948) - Pembatalan Merger Oleh KPPU

Merger merupakan aksi korporasi yang sah dan diperbolehkan menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan tetapi jika dilihat dari hukum persaingan usaha yaitu Unda…