TESIS (1265) - Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Pengaturan tentang Konsolidasi Tanah saat ini bersifat intern-administratif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan…

TESIS (1253) - Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Bagi Warga Negara Asing di In…

Batasan investasi bagi Warga Negara Asing untuk memperoleh hak atas tanah menurut PP No. 41 Tahun 1996, Warga Negara Asing harus berkedudukan di Indonesia. Maksudnya Warga Negara Asing tersebut k…

TESIS (1252) - Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan (Studi Kasus…

Sejak jatuhnya Pemerintah Orde Baru, gelombang reformasi melanda Negara Indonesia yang menuntut diadakannya perubahan dalam segala tatanan kehidupan bernegara. Pelaksanaan sistem ketatanegaraan y…

TESIS (1236) - Eksistensi Peta Bidang Tanah Dalam Pemecahan Sertipikat Hak Mi…

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah mengenai sebagian luas tanah dari Sertipikat Hak Milik yang dialihkan melalui jual beli kepada pihak lain diatur dalam Pasal 54 ayat (4) P…

TESIS (1217) - Rangkap Jabatan PPAT Sebagai Anggota Legislatif

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu Legislatif. Demikian pula dengan seorang PPAT, sebagai seorang warga negara, mempunyai hak untuk dipilih menjadi…

TESIS (1210) - Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam masyarakat Indonesia masih banyak dipergunakan, meskipun didalam UUPA disebutkan bahwa bagi hasil tanah pertanian merupakan hak atas tanah yang bersifa…

TESIS (1184) - Peralihan Tanah-Tanah Adat Melalui Hibah Pada Masyarakat Suku …

Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat maka setiap hal yang menyangkut tanah akan menimbulkan suatu masalah yang cukup rawan, baik mengenai penguasaan pemilikan tanah, penggun…

TESIS (1181) - Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Kas Desa

Hasil kekayaan desa salah satunya diwujudkan dalam bentuk Tanah Kas Desa yang lebih dikenal dengan TKD. TKD pada awalnya merupakan tanah ganjaran yang diberikan kepada pemangku desa di antaranya …

Politik Hukum Pertanahan Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978 623 218773 3

Deskripsi Fisik

x, 446p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 Pol -

DISERTASI (149) - Karakteristik Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Alat …

ABSTRACT In order to ensure legal certainty in the land sector in Indonesia, the Government held land registration throughout the territory of the Republic of Indones…