Permasalahan pertanahan sampai saat ini masih menempati urutan nomor satu permasalahan hukum dalammasyarakat. Adanya Kantor Pertanahan di setiap Kabupaten dan atau Kota tidak menjamin adanya suat…
Tesis ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Pembayaran Bea Perolehan HakAtas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) OlehPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tipe penelitian yang digunakan …
Bisnis properti tanah, rumah, dan bangunan merupakan suatu aktivitas bisnis yang mulai banyak diminati oleh masyarakat. Mengingat tanah dan bangunan merupakan benda tidak bergerak, maka terdapat …
Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Indonesia adalah negara yang menganut asas keadilan dan kemakmur…
Pembangunan yang multidimensional menyebabkan setiap Negara khususnya Negara berkembang memerlukan sumber pembiayaan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang umum dikenal sebagai istil…
Desa yang merupakan institusi yang otonom dengan tradisi dan adat istiadat hukum sendiri serta relatif mandiri. Sebagai suatu entitas hukum eksistensi desa harus diakui, dihargai dan dilindungi dal…
Notaris telah diberi kewenangan oleh UU No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ket…
Ketidakjelasan batas-batas kawasan hutan dan tidak adanya rujukan peta pengelolan tanah dan kawasan hutan mengakibatkan adanya tumpang tindih antara hak atas tanah dengan kawasan hutan. Di Provin…
ABSTRAK Ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 merupakan jalan keluar bagi pihak yang tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan dalam melakukan pendaftaran tanah, namun dalam substansi …
Keabsahan surat jual beli hak atas tanah menurut UUPA berlandaskan dengan konsepsi hukum adat yakni bersifat terang dan tunai serta memenuhi syarat jual beli hak atas tanah yakni syarat materiil …