Topik penelitian ini terkait dana talangan yang diberikan kepada kurator untuk melakukan perpanjangan hak guna bangunan yang merupakan obyek jaminan hak tanggungan oleh debitor pailit, dimana apabi…
Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pelaku pembangunan rumah susun tidak dapat dinyatakan pailit/PKPU karena tidak memenuhi sya…
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan hukum ketenagakerjaan terutama pada penambahan dan perubahan pengaturan pada perhitungan upah minimum. Pembahasan mengenai perbandingan antara sistem peng…
Perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat merupakan isu yang penting dalam menjaga hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Hak ulayat, sebagai hak kolektif masyarakat h…
Pemanfaatan teknologi digital dalam bidang pertanahan di Indonesia mulai berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sistem administrasi yang lebih transparan, efisien, dan aman. Salah sa…
Tesis ini membahas perlindungan hukum bagi Kreditor Separatis terhadap tindakan Kurator yang melanjutkan usaha atas Harta Pailit yang dijaminkan dengan hak kebendaan. Penelitian ini bertujuan untuk…
Indonesia meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui UU 7/1994, konsekuensi dari ratifikasi ini adalah Indonesia harus sudah menjalankan seluruh agenda WTO mula…
Pasal 5 Undang-Undang SPPA menjelaskan jika penyelesaian perkara pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana aborsi oleh anak pun juga ha…
Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang mempengaruhi struktur sosial dan pewarisan harta. Dalam sistem ini, Harta Pusaka Tinggi, yang merupakan harta warisan turun-temur…