TESIS (4976) - Tanggung Gugat Notaris Terhadap Akta Perjanjian Pembiayaan yan…

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, diwajibkan untuk mengenal penghadap. Salah satu permasalahan hukum yang terjadi sebagaimana perkara dalam Putusan Pengadilan …

TESIS (4975) - Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Untuk Mencegah Ti…

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan-kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan, salah satunya membuat akta autentik. Meskipun notaris telah melakukan tugasnya sesua…

SKRIPSI (6701) - kPertanggungjawaban Pidana Bagi Pimpinan Fasilitas Pelayanan…

Salah satu tindak pidana yang dapat terjadi di Indonesia adalah mengenai kesehatan. Tindak pidana kesehatan dapat terjadi akibat dari kelalaian atau kesengajaan dari Sumber Daya Manusia Rumah Sakit…

SKRIPSI (6700) - Kewenangan Atribusi Kpk Dalam Melakukan Penuntutan (Studi Ka…

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst mengabulkan nota keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Gazalba Saleh dengan pertimbangan bahwasanya Jaksa Penu…

SKRIPSI (6699) - Pemenuhan Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan…

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak signifikan pada kondisi fisik, psikis, dan sosial anak. Sebagai upaya pemulihan, restitusi menjadi mekanisme penting yang harus dipenuhi pelaku kepad…

SKRIPSI (6698) - Pertanggungjawaban Pengangkut Terhadap Kebakaran Kapal Roro …

Pengangkutan laut merupakan sarana penghubung yang seringkali digunakan oleh masyarakat. Pemilihan pengangkutan laut didasari karena pertimbangan biaya yang cukup murah dan daya tampung yang besa…

Cyberwar: Law and Ethics For Virtual Conflicts

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-0-19-871750-8

Deskripsi Fisik

xxii, 274p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

355.02 Cyb

TESIS (4974) - Status Utang Dana Talangan Dari Kreditor Separatis Kepada Kura…

Topik penelitian ini terkait dana talangan yang diberikan kepada kurator untuk melakukan perpanjangan hak guna bangunan yang merupakan obyek jaminan hak tanggungan oleh debitor pailit, dimana apabi…

SKRIPSI (6696) - Permohonan Pembatalan Homologasi Terhadap Debitor Pelaku Pem…

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pelaku pembangunan rumah susun tidak dapat dinyatakan pailit/PKPU karena tidak memenuhi sya…

SKRIPSI (6697) - Penggunaan Koefisien Alfa Dalam Perhitungan Upah Minimum Dan…

Skripsi ini membahas mengenai permasalahan hukum ketenagakerjaan terutama pada penambahan dan perubahan pengaturan pada perhitungan upah minimum. Pembahasan mengenai perbandingan antara sistem peng…