SKRIPSI (5577) - Wewenang Hakim Menilai Sendiri Kerugian Negara Dalam Mengadi…

Kewenangan menilai dan menghitung kerugian negara berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menimbulkan permasalahan dalam persidangan karena…

TESIS (4335) - Penegakan Hukum Oleh TNI AL Terhadap Penanganan Tindak Pidana …

Penegakan hukum di laut khususnya berkaitan dengan tindak pidana perikanan masih dihadapkan terhadap permasalahan regulasi, dalam hal ini kaitannya dengan intrumen hukum yang menyebutkan bahwa terd…

TESIS (4323) - Pengambilalihan Piutang Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Ti…

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung pastinya merugikan keuangan Negara. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda maupun uang pengganti, tetapi kebanyakan lebih memilih diganti de…

TESIS (4302) - Analisa Putusan Lepas Dan Putusan Pemidanaan Yang Terdakwanya …

Abstrak Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi seringkali melibatkan pihak lain yang diperdaya dan dijadikan “boneka” oleh pelaku utama dalam melaksanakan atau mewujudkan niat jahat korupsi…

DISERTASI (313) - Pemidanaan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pelaku Tindak P…

In its development, the virus of corruption has spread to corporations in the form of State-Owned Enterprises. The involvement of SOEs in criminal acts of corruption is certainly a very hard slap…

DISERTASI (314) - Hakikat Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Korporasi Dal…

The existence of corporate greatly helps the government in reducing unemployment and poverty so that law enforcement against corporate can also hamper government efforts in reducing unemployment …

SKRIPSI (5610) - Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penipuan Arisan Online Seba…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5610

TESIS (3849) - Plea Bargaining System Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidan…

Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang semakin hari semakin bertambah. Menurut pasal 74 Undang-Undang Nomer 23 tahun 2009 tentang Narkotika, perkara tindak pidana Narkotika merupaka…

TESIS (3850) - Kewenangan Pengadilan Militer Untuk Mengadili Pelaku Tindak Pi…

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memiliki pengertian yang diatur dalam KUHAP, bahwa lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak p…

Menggagas Perubahan UU Tipikor : Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan /

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

335p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.0230263 Men