Didalam UU Drrt. No. 12 Tahun 1951, seseorang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabilatidak digunakan dalam peruntukkannya. Dalam prakteknya, tida…
Instrumen penting dalam law enforcement terhadap tindak pidana korupsi yaitu pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti maksimal sama dengan uang yang telah dikorupsi. Namun masih …
Gde Ancana, Tesis “Karakteristik Tindak Pidana Pemilu Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya” Penelitian ini berfokus Melihat dampak dari pelanggaran pemilu yang begitu luas, maka sebenarnya…
Dalam usaha memperoleh harta kekayaan melalui perdagangan barang tertentu, Pelaku Usaha terkadang menggunakan Korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan Badan Hukum. Perdagangan Barang Te…
Skripsi berjudul “Pidana Pencabutan Hak Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019” merupakan penelitian huku…
Komputer forensik yang juga dikenal dengan nama digital forensik, merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digi…
Penyiaran berita kriminal dipersidangan yang menampilkan terdakwa, menyiarkan proses pembuktian dipersidangan, tayangan gambar kejadian perkara yang disiarkan secara berulang-ulang, dengan narasi o…
Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) antar…
Masa tunggu eksekusi yang tidak menemukan kepastian dan tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai jangka waktu pelaksanaan eksekusi pasca putusan inkracht. Pelaksanaan eksekusi pidana mati menjad…
Isu mengenai korupsi merupakan isu sentral dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Korupsi termasuk dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, sehingga memerlukan proses peneg…