Pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Jokowi menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perpu Nom…
Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam ran…
Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022 penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh unsur penyelenggara tunggal yang bernama Otorita IKN. Menurut UU No. 3 Tahun 2022 Otorita IKN mer…
Cagar budaya merupakan bagian dari peninggalan budaya dan sejarah manusia yang sejatinya dilindungi oleh UUD NRI 1945. Namun dalam perjalanannya, perlindungan hukum cagar budaya masih jauh dari mum…
The principle of praesumptio iustae causa is often misconceived in a narrow and rigid sense as the guarantee of the validity of the government acts as long as it has not been cancelled by the compe…