Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur mengenai pengenaan PKPU kepada ahli waris yang berstatus warga negara asing. Undang-unda…
ABSTRAK Suatu perdamaian dalam PKPU akan berlaku dan mengikat seluruh kreditor separatis dan konkuren selama telah disetujui dan dilakukannya homologasi di pengadilan niaga. Perdamaian yang telah …
Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU menentukan bahwa kreditor separatis yang menolak rencana perdamaian mendapatkan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman. Ket…
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum putusan PKPU pengadilan Singapura dan Belanda dikaitkan dengan hak tagih kreditor yang berada di Indonesia yang tidak dapat mengajukan permohonan PKPU …
Hukum kepailitan di indonesia proposal perdamaian diterima tidaknya ditentukan oleh persetujuan dari pihak kreditor yang mana ketentuan tersebut berdasarkan pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU. Penelitian…
Sebagaimana diatur di dalam SEMA 4/2016, adanya PPJB Lunas, maka suda ada peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Hal inilah yang menyebabkan pada umumnya, pada saat Akta PPJB dibuat juga ada Ak…
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian negara dengan melakukan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien. Selain memberikan manfaat bagi ins…
Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi kreditor yang tidak mendaftar dan tidak tercantum dalam PKPU. Dalam skripsi ini juga dijelaskan mengenai akibat hukum perjanjian perdamaian t…
Dalam kepailitan dan PKPU terdapat 3 (tiga) macam struktur kreditor, yaitu kreditor preferen, kreditor separatis serta kreditor konkuren. Kreditor separatis merupakan kreditor yang mempunyai jamina…
Upaya pelunasan tunggakan utang kini tengah dilakukan sejumlah pihak melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini dinilai lebih menguntungkan kedua belah pihak dibandingkan mela…