-
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 diatur mengenai jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional khususnya pada pengaturan biaya dalam…
Sengketa dalam permasalahan tanah hak ulayat di kita di sebabkan akibat perbedaan pandangan tentang hak tanah, dimana UUPA menggangap hak tanah masyarakat adat sebagai hak ulayat, yang artinya ha…
Wewenang negara mengatur bidang tanah termasuk mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, diantaranya mewajibkan setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak a…
Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta …
Perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat merupakan isu yang penting dalam menjaga hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Hak ulayat, sebagai hak kolektif masyarakat h…
Pemanfaatan teknologi digital dalam bidang pertanahan di Indonesia mulai berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sistem administrasi yang lebih transparan, efisien, dan aman. Salah sa…
Diterbitkannya SEMA 4 tahun 2016 menjadi problematika dalam peralihan hak atas tanah yang sedianya wajib menggunakan AJB, disimpangi dengan ketentuan poin 7 kamar hukum perdata SEMA a quo dengan ha…