TESIS (2881) - Diskresi Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum Sebagai Instru…

Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi merupakan salah satu wewenang Bendahara Umum Negara sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara. Penempatan uang negara merupakan salah sa…

TESIS (2856) - Kewenangan Pemeriksaan Investigatif Untuk Menemukan Kerugian N…

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang wewenang pemeriksaan investigatif dalam kerangka pengelolaan keuangan negara yang berlaku di Indonesia dan kedudukan laporan hasil peme…

TESIS (2724) - Pengelolaan Operasional Menteri / Pimpinan Lembaga Dalam Hubun…

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi menteri/pimpinan lembaga melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari, menteri/pimpinan lembaga diberikan dana operasional. Peraturan Menteri Keuangan Nomor…

TESIS (4313) - Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sebagai …

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam struktur pemerintahan memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara namun pada prakteknya seringterjadi perbeda…

Hukum Keuangan Negara RI

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 421 139 7

Deskripsi Fisik

viii, 212p.: 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 Sub h

Hukum Keuangan Negara

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

978 979 007 328 9

Deskripsi Fisik

xi, 406p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 Sut h

Membongkar Warisan Kolonial di Bidang Hukum Keuangan Negara : Penyusunan UU K…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 190p. 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 Ros m

Skripsi (5317) - Tanggung Jawab Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dalam …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5317

Undang - Undang No. 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

RS 343.030 263