Salah satu tahap dalam jaminan fidusia adalah penghapusan jaminan fidusia yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi. Namun pada praktiknya, terdapat ketidakseimbangan angka pendaftaran j…
Dalam suatu kepailitan kerapkali dihadapkan pada permasalahan-permasalahan, di antara berbagai permasalahan tersebut adalah tentang status hukum harta debitor pailit yang sebelum ia dinyatakan p…
Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran strategis sebagai dasar legalitas pemanfaatan tanah untuk kepentingan tertentu. Namun, status IPT yang bersi…
Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pegadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga kreditor dapat mengeksekusi atas kekuasaannya sendiri tanpa bat…
Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan, masyarakat harus melakukan perjanjia…
Dengan maraknya pembangunan rumah susun di Indonesia diatas tanah pemerintah dan tanah wakaf menjadikan satuan rumah susun yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Dalam pelaksanaanya hingga s…
Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditor tidak dapat secara serta merta melakukan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dan kesukarelaan dari debitor s…
Kasus ini bermula saat PT. Tripanca Group yang dipimpin oleh Sugiharto Wiharjo dinyatakan pailit pada 3 Agustus 2009. Pada saat masih belum pailit, perusahaan tersebut meminjam dana kepada Bank M…
Perjanjian pembiayaan multiguna merupakan perjanjian pembiayaan terhadap barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian pribadi atau aktivitas konsumtif dan bukan untuk keperluan…
Kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia mengalami perubahan makna setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menguji konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF, mem…