DISERTASI (433) - Prinsip Kenusantaraan Dalam Materi Muatan Peraturan Perunda…

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai asas-asas yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang undangan, salah satunya adalah asas kenusantaraan. …

TESIS (1246) - Penggunaan Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Landasan pelaksanaan hak angket dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak a…

Hukum Tata Negara Indonesia

Edisi

Edisi Pertama

ISBN/ISSN

978-628-218-050-5

Deskripsi Fisik

xvii, 624p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 Jur h

DISERTASI (147) - Pergeseran Susunan Negara Dalam Negara Kesatuan Republik In…

fathers of Indonesia is a strong unitary state, which still appreciate regions and autonomous regions are Special, and upholding the values of democracy and human rights by placing the People's C…

Pengantar hukum tata negara Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

363p. : 21 cm.,

Judul Seri

-

No. Panggil

342.009 598 Kus p

DISERTASI (0114) - Tanggung Jawab Negara Dalam Peningkatan Kesejateraan Rakya…

The legal issues discussed in this study are: 1) philosophical background of social welfare regulations and state responsibility in actualizing social welfare; 2) legal principles of human rights…

TESIS (3288) - Sistem Logistik Ikan Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemeri…

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mencanangkan Program Sistem Logistik Ikan Nasional. Program pemerintah tersebut dilandasi oleh Perat…

TESIS (4708) - Reformulasi Prosedur Formal Amandemen Konstitusi : Sebuah Stu…

Penulisan tesis ini berangkat dari permasalahan terkait tidak dilaksanakannya amandemen UUD NRI 1945 di tengah urgensi kekosongan hukum konstitusional. Padahal sebagai upaya mewujudkan the living c…

TESIS (3136) - Hak Gugat Pemilih dan Masyarakat Dalam Perselisihan Hasil Pemi…

tersebut belum diatur di dalam Undang Undang Pilkada. Permasalahannya hak gugat pemilih dan masyarakat dalam perselisihan hasil Pilkada dengan satu pasangan calon adalah hak konstitusional warga …

TESIS (3047) - Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Pengelolaan Ba…

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah berbagai bentuk kesepakatan bersama dan kerjasama yang telah dilakukan oleh para pihak dalam rangka Pengelolaan Bandara Abdulrahman Saleh Malang guna men…