The legal issues discussed in this research are: (1). The philosophy of personal responsibility of the Board of Directors of Limited Company based on Act Number 40 of 2007; (2). Model of personal…
Tesis ini mengkaji pihak yang bertanggungjawab atas kesalahan dalam melakukan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direksi atas nama Perseroan Terbatas dengan membeli barang kepada dist…
Dalam perseroan terbatas terdapat 3 organ yaitu rapat umum pemegang saham, direksidan dewan komisaris. Rapat umum pemegang saham merupakan organ perseroan yang memiliki segala wewenang yang tidak…
Pencabutan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengakibat…
Walaupun telah dikeluarkan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 yang mengatur tentang Daftar Negatif Investasi (DNI), ternyata masih banyak cara yang dilakukan oleh investor asing agar mereka dapat meng…
Land is the main facility to support the development of infrastructures in each region. There are many benefits of land which may causes legal issues that affect the land owners. PT Pelindo III a…
Debitor dalam mengambil kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) selaku kreditor dengan menggunakan benda jaminan cash collateral (tabungan/deposito/cek/giro), maka debitor/…
Pemerintah memiliki kewajiban dalam pelayanan publik berdasarkan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV yang mengatur bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelay…
Kepailitan pada Perseroan Terbatas (PT) sering menimbulkan tantangan hukum terkait tanggung jawab direksi terhadap tagihan sisa utang pajak pasca pemberesan. Sebagai mekanisme penyelesaian utang ul…
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah konsep wakil Perseroan Terbatas sebagai penanggung pajak dan pertanggungjawaban wakil Perseroan Terbatas terhadap utang pajak. Perseroan yang tidak mampu …