Partisipasi publik terhadap penyusunan Raperda APBD telah diakomodir dalam beberapa ketentuan dalam peraturan perundang - undangan, namun pengaturannya belum tersistematis dengan baik dan belum s…
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah kedudukan Balegda dalam struktur DPRD dan fungsi Balegda dalam pembentukan peraturan daerah. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan p…
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah konsep negara kesatuan, prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi. Penelitian ini adalah peneltian normatif dengan pendekatan perundang-u…
Kedudukan hukum Deklarasi Siap Menang Siap Kalah pasangan calon kepala daerah dalam pemilu kada adalah sebagai norma hukum yang dalam pengertiannya juga dapat disebut sebagai norma ideal dan norm…
Berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ditentukan bahwa calon Kepala Daerah Petahana (…
ABSTRACT The Principles of Village Administration in the System of State Government after the Enactment of Law Number 6 Year 2014 on Village Yok Sunaryo, S.H., M.H. The development…
In accordance with legal issues that have been defined, the findings of this research are (1) the term of office of the head of the region should be limited so that the head region can carry out …
peraturan kebijakan (beleidsregel) pada hakikatnya merupakan produk dari organ, badan, atau pejabat administrasi atas dasar penggunaan kewenangan bebas (freies Ermessen) yang dimilikinya dalam ra…
Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedualatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak terseb…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 137/PUU-XIII/2015 mencabut kewenangan pemerintah untuk membatalkan peraturan daerah yang sebelumnya pemerintah secara aktif membatalkan. Pasca putusan tersebut…