TESIS (3284) - Pertimbangan DKPP Dalam Penjatuhan Putusan Pelanggaran Kode Et…
Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedualatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak terseb…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3284 Okt p
TESIS (3091) - Kepastian Hukum Pembatalan Peraturan Daerah Yang Berlaku Lama …
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 137/PUU-XIII/2015 mencabut kewenangan pemerintah untuk membatalkan peraturan daerah yang sebelumnya pemerintah secara aktif membatalkan. Pasca putusan tersebut…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3091
TESIS - (3043) Eksistensi Sultanaat Ground Pasca Berlakunya Undang - Undang N…
Pada tahun 2012, Keistimewaan Yogyakarta sebagai daerah istimewa semakin dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 7 ayat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3043
TESIS (2565) - Tanah Kas Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun …
Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penting dan merupakan sumber pendapatan asli desa. Pengelolaan Tanah kas Desa merupakan kewenangan penuh pemerintah desa tanpa adan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2565
TESIS (2545) - Pengawasan Terhadap Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang-U…
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perihal ratio legis pengaturan pengawasan terhadap peratruan desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan menganalisa perihal implikasi dar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2545
DISERTASI (391) - Pengujian Tindakan Maladministrasi yang Dilakukan Calon Pet…
Penelitian ini menganalisi tentang pengujian tindakan maladministrasi oleh calon petahana dalam sengketa Pilkada, terutama yang terkait dengan prinsip asas pemerintah yang baik dalam sistem pemer…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 391 Bab p
TESIS (2411) - Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
Zakaria Anshori (031314153004). Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), dibimbing oleh Sukardi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan kriteria hukum …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2411
TESIS (2382) - Prinsip Perjajian Hibah Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya
Isu hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah: (1) Karateristik perjanjian hibah Pemerintah Daerah dan (2) Akibat hukum Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah. Sesuai dengan isu hukum yang di kaji, …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2382
TESIS (2319) - Landasan Hukum Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Penganggaran
To achieve the goal of providing welfare state, the Indonesian government has to do government activities or programs planned by maximizing existing resources. Lack of revenue requires the Govern…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2319
TESIS (2260) - Penyelesaian Perselisihan Batas Wilayah Antar Daerah
Otonomi daerah adalah perwujudan daripada pemancaran kekuasaan dari pusat kepada daerah, seringkali muncul persoalan-persoalan krusial di daerah, tak terkecuali persoalan batas wilayah antar daer…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2260
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah