Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-515-6

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

352.14 Wid p

TESIS (2031) - Pengawasan terhadap Peraturan yang Dibentuk Oleh Pemerintah Da…

Territory of the Unitary Republic of Indonesia is divided into provinces and regions of the province subdivided into regencies and cities. Each provinces, regencies and cities has a local governm…

TESIS (1975) - Akibat Hukum Keterlambatan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan …

Penelitian ini mengunakan tipe penelitian hukum dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang–undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan kons…

TESIS (1968) - Penyelesaian Sengketa Mengenai Tahapan Dan Hasil Pemilihan Kep…

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum (desa atau nama lainnya) yang berbasis hak asal-usul atau adat-istiadat setempat termasuk yang bersumber dari hak ulay…

TESIS (1962) - Perlindungan Hukum Terhadap Pemeluk Agama Pasca Putusan Mahkam…

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah ratio legis Undang-Undang Nomor 1/PnPs/ Tahun 1965 dan ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009. Penelitian ini adala…

TESIS (1943) - Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Siste…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis dimasukkannya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan wewenang peng…

TESIS (4132) - Kedudukan Kepala Daerah Yang Berstatus Kewarganegaraan Asing (…

Kepala daerah terpilih di Kabupaten Sabu Raijua diketahui memiliki dua kewarganegaraan yaitu indonesia dan amerika. Kementerian dalam negeri tidak bisa langsung mencopot kewarganegaraan tersebut …

TESIS (1886) - Tanggung Gugat Pemerintah Daerah Akibat Pelayanan Publik Yang …

Dengan adanya Otonomi Daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 dan pasal 14 Undan…

TESIS (1681) - Daya Berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Induk Terhadap Kabupat…

Sabri Guntur, SH (031043109) “Daya Berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Induk Terhadap Kabupaten Pemekaran”. Dibawa bimbingan Bapak Dr. Sukardi, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Radian Salm…

TESIS (1680) - Pengawasan DPRD Terhadap Perencanaan APBD Berdasarkan Perspekt…

Partisipasi publik terhadap penyusunan Raperda APBD telah diakomodir dalam beberapa ketentuan dalam peraturan perundang - undangan, namun pengaturannya belum tersistematis dengan baik dan belum s…