Dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban rakyat sesuai konstitusi, serta upaya perwujudan masyarakat yang seja…
Dalam perspektif hukum persaingan usaha, jabatan rangkap (interlocking directorate) merupakan salah satu kegiatan yang dilarang. Akan tetapi dalam praktiknya aksi jabatan rangkap ini tetap marak di…
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan kewajiban kepada Perseroan Terbatas yang telah memperoleh status badan hukum sebelumnya untuk menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan Undang-Undang…
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa perubahan anggaran dasar maupun data perseroan harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Apabila perubahan anggar…
Merger merupakan aksi korporasi yang sah dan diperbolehkan menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan tetapi jika dilihat dari hukum persaingan usaha yaitu Unda…
Notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik, termasuk akta-akta Perseroan Terbatas dan Notaris sebagai pemegang saham pendiri Perseroan Terbat…
Dewasa ini, bank memegang peranan penting dalam dunia perekonomian karena bank membiayai hampir seluruh bidang usaha. Peran bank yang penting ini mengharuskan bank dalam kondisi stabil, sehat, da…
Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dirancang untuk menciptakan level of playing field bagi para pelaku usaha, dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Salah satu yang menarik adalah pengaturan tentang …
-
Kemajuan dunia usaha di Indonesia mendorong masyarakat untuk mencoba peluang usahanya dengan mendirikan berbagai perusahaan. Salah satu di antaranya adalah Persekutuan Komanditer atau biasa diseb…