Implementasi Tanggung Jawab Kejaksaan Negeri dalam Pemberantasan Tindak Pidan…

Edisi

Edisi Pertama

ISBN/ISSN

978-623-228-239-1

Deskripsi Fisik

ix, 79p.: 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 598 Sim i

Eksaminasi putusan bebas dan atau lepas pengadilan tindak pidana korupsi Sura…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-7982-59-8

Deskripsi Fisik

vi, 204p.: 23 cm

Judul Seri

Seri monograf penelitian

No. Panggil

345.023 Kur e

Kedudukan, Fungsi dan Penilaian Keterangan Ahli Dalam Pemeriksa Perkara Pidan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

viii, 70 p. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 Ind k

TESIS (3922) - Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi pembe…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tind…

SKRIPSI (5577) - Wewenang Hakim Menilai Sendiri Kerugian Negara Dalam Mengadi…

Kewenangan menilai dan menghitung kerugian negara berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menimbulkan permasalahan dalam persidangan karena…

TESIS (4323) - Pengambilalihan Piutang Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Ti…

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung pastinya merugikan keuangan Negara. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda maupun uang pengganti, tetapi kebanyakan lebih memilih diganti de…

TESIS (4302) - Analisa Putusan Lepas Dan Putusan Pemidanaan Yang Terdakwanya …

Abstrak Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi seringkali melibatkan pihak lain yang diperdaya dan dijadikan “boneka” oleh pelaku utama dalam melaksanakan atau mewujudkan niat jahat korupsi…

TESIS (4288) - Justice Collaborator Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual appro…

DISERTASI (313) - Pemidanaan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pelaku Tindak P…

In its development, the virus of corruption has spread to corporations in the form of State-Owned Enterprises. The involvement of SOEs in criminal acts of corruption is certainly a very hard slap…

TESIS (3850) - Kewenangan Pengadilan Militer Untuk Mengadili Pelaku Tindak Pi…

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memiliki pengertian yang diatur dalam KUHAP, bahwa lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak p…