TESIS (2123) - Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang B…

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak diatur mengenai ketentuan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan …

TESIS (1982) - Pengembalian Kerugian Negara Sebelum Penyidikan Dalam Tindak P…

Bagaimana dengan adanya pengembalian dugaan kerugian negara oleh yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang bersedia mengembalikan uang negara atau adanya pengembalian uang negara jika…

TESIS (4466) - Perbuatan Melawan Hukum Yang Dapat Dikategorikan Merugikan Per…

Korupsi bukanlah bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Rumusan tindak pidana korupsi tercantum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK merupakan…

SKRIPSI (6229) - Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Ber…

Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri dan prosedur pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di…

TESIS (4459) - Pertanggung jawaban Pidana Direksi Anak Perusahaan Perseroan D…

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 pada poin ke 4 menyebutkan bahwa Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APB…

Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNC…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8807-94-4

Deskripsi Fisik

x, 578p.: 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 Isk p

TESIS (4449) - Pembayaran Pidana Uang Pengganti Berdasarkan Harta Yang Telah …

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual appro…

SKRIPSI ( 6220 ) - Pendekatan Restorative Justice Atas Kerugian Negara Dibawa…

Pendekatan restorative justice dianggap sebagai alternatif penanganan korupsi di Indonesia namun restorative justice dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi belum diatur dalam undang-undang pe…

SKRIPSI (6201) - Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana Karena Melaksankan Perint…

Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam suatu kejahatan yang disebut dengan “white collar crime”. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31/1999 te…

SKRIPSI ( 6159 ) - Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Peramp…

Barang bukti merupakan barang kejahatan dan salah satu alat bukti penting dalam mengungkap kejahatan. Barang bukti menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara. Barang bukti t…