Moratorium Remisi dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan yang tidak memiliki kewenangan dalam hal pemberian efek jera terhadap narapidana tindak pidana korupsi karena kewenangannya berada pada ke…
Sistem pemerintahan Indonesia terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua, yakni Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain terdapat Pemer…
Penggunaan diskresi sangat rentan terjadi penyalahgunaan wewenang. Unsur penyalahgunaan wewenang merupakan bagian inti delik dari tindak pidana korupsi, namun dalam Undang-undang Pemberantasan Tind…
Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan melaksanakan asas peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan …
Korupsi dalam berbagai bentuknya dialami baik oleh Negara maju maupun Negara berkembang, tidak ada satu negarapun didunia ini bebas korupsi sama sekali. Namun dinegara berkembang seperti halnya y…
There are several practices of bribery in the private sector that have a direct impact on society, namely causing harm, but law enforcement officials cannot reach them because of a legal vacuum. …
Korupsi sudah menjadi sebuah tindakan yang kerap terjadi di Indonesia, khususnya dalam bidang penyelenggaraan negara. Korupsi itu sendiri sebenarnya dapat dipahami sebagai tindakan negatif yang dap…
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019 terkait pengujian Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, Penyidik KPK hanya memberitahukan penyadapan yang dilakukan kepada Dewan Penga…
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu konsep perdagangan pengaruh (trading in influence) dalam UNCAC dan untuk mengetahui urgensi kriminalisasi perdagangan pengaruh dalam peraturan perundang-…
Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang biasa disebut extra ordinary crime dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan serta perekonomian negara yang sangat besar, oleh karena itu berdasarkan …