Hak atas tanah terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang P…
Pesatnya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun masyarakat pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan akan tanah sebagai wadah kegiatannya. Dengan makin pes…
Rumah Tinggal merupakan kebutuhan primer manusia sesudah pangan dan oleh karena itu untuk menjamin kepemilikan Rumah Tinggal bagi Warga Negara Indonesia perlu menjamin kelangsungan hak atas tanah…
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur pemanfaatan serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang dimilikinya, sehingga tanah bisa berfungsi secara…
Dewasa ini kasus tentang Surat Keterangan Ahli Waris semakin marak terjadi. Misalnya saja terdapat suatu tanah waris dengan status Hak Milik, dengan 6 (enam) orang ahli waris, namun dalam Surat K…
Pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah dan penataan kota tidak bisa terlepas dari unsur tanah. Untuk pengadaan tanah berskala kecil oleh instansi pemerintah, tidak bis…
In Islamic law there is a legal order called Wakaf. In the perspective of the legal system of General Law / Anglo Saxon / Anglo America, known institution similar to wakaf, namely charitabletrust…
Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa salah satu hal yang mewajibkan dilepaskannya Hak Milik atas tanah dala…
Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh h…
Terhadap banyaknya tanah oloran yang timbul di sekitar wilayah Pantai Berkas, maka harus diteliti siapakah yang berhak untuk menguasai tanah oloran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menget…