Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan anak luar kawin yang semula hanya me…
Perkawinan dapat diputus salah satunya karena adanya pembatalan perkawinan. Namun dalam mengajukan pembatalan perkawinan harus disertakan alasan-alasan yang jelas. Pembatalan perkawinan yang di…
Dalam Perjanjian perkawinan agar mengikat pihak ketiga, maka perjanjian perkawinan harus memenuhi prinsip publisitas, yaitu dengan didaftarkan atau dicatatkan. Pencatatan perjanjian perkawinan ba…
Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh naiknya kasus perceraian disebabkan karena pasangan berpindah agama atau murtad. Antara UU Perkawinan dengan KHI mempunyai preskriptif yang berbeda dalam…
Relasi Negara dan Hukum saling berkaitan dimana negara memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Hukum bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan masyarakat. Teknologi tidak hanya digunakan …
Corak masyarakat Indonesia yang pluralistis membuat banyak kasus perkawinan beda agama. Kehadiran ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) meny…
Hubungan perkawinan antara seorang WNI dengan stateless person nyatanya banyak terjadi di Indonesia yang dimana perkawinan tesebut tidak dapat dilarang karena tidak ada peraturan yang melarang perk…
Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang dapat merubah status hukum dua orang yang melakukan perkawinan, sehingga terdapat pengaturan hukum tersendiri untuk melandasi berbagai tindakan yan…
Tesis ini berjudul “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah” dengan 2 (dua) rumusan masalah yaitu: (1) Kedudukan Anak Yang Lahir Akibat Pembatalan P…
Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara wanita dan pria sebagai suami istri. Dalam setiap perkawinan pasti memiliki tujuan, namun jika tujuan tersebut gagal, maka akan terjadinya putus p…