Penelitian ini membahas mengenai kapasitas seorang Notaris yang telah dinyatakan pailit namun belum diberhentikan oleh Menkumham selaku Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk menganilisis ter…
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbeda dengan kepailitan, namun karena ada keterkaitannya dalam hal penyelesaian utang piutang maka keduanya diatur dalam sebuah undang-undang yakni Undang U…
Negara Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam yang dimiliki baik di bidang pertanian, perkebunan dan juga pertambangan. Kekayaan alam Indonesia merupakan potensi besar yang di miliki oleh In…
Pada dasarnya kepailitan merupakan ranah bisnis, menariknya selain sebagaimana disebutkan di atas, ada beberapa peraturan-perundang-undangan di Indonesia yang sama sekali tidak berbau bisnis namu…
Prinsip solvabilitas perusahaan merupakan prinsip yang menggunakan insolvensi test untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya, prinsip solvabilitas perusahaan tidak diatur didal…
Dalam perkembangan praktik bisnis yang ada, debitor dapat menyerahkan agunan milik pihak ketiga sebagai jaminan pelunasan utang kepada kreditor. Kemudian dalam situasi yang berbeda, terdapat kemung…
Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas …
Tesis ini membahas tentang penyalahgunaan wewenang kurator dalam pengurusan dan pemberesan boedel pailit yang tidak menerapkan Prinsip indepedensi. Rumusan masalah yang terdapat dalam tesis ini y…
UUK dan PKPU memberikan tanggung jawab dan kewenangan penuh bagi kurator untuk menjalankan tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Dalam menjalankan tugasnya seringkali kurator dihadapkan den…
PKPU merupakan salah satu solusi bagi debitor jika dirinya sudah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi pembayaran atas utangnya kepada kreditor. Adanya jangka waktu paling lama 270 hari dalam mas…