Tesis ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pengujian Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan tersebut telah membawa perubahan yang signifikan …
ABSTRAK Pengaturan mengenai penanggungan utang (borgtocht) terdapat dalam Buku III BW, Bab XVII dengan titel penanggungan utang yang terdiri dari 30 pasal yaitu Pasal 1820 BW sampai dengan Pas…
Franchise (waralaba) termasuk salah satu cara pengembangan usaha secara internasional hal ini dikarenakan franchise (waralaba) ini sesungguhnya mengandalkan pada kemampuan mitra usaha dalam menge…
Peer to Peer Lending merupakan platform yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Peer to Peer Lending dituangkan dalam bentuk perjanjian yang pada umumnya adalah sama …
Pemberesan terhadap harta pailit dilakukan sebagai salah satu proses dalam kepailitan didasarkan pada ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU. Namun, tidak semua harta debitor pailit bisa dimasuk…
Sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi nasional disektor perkebunan kelapa sawit, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan…
Berkembangnya kegiatan bisnis berakibat melonjaknya tuntutan pinjaman dalam jumlah yang terlampau besar dan melewati ketentuan batas maksimum pemberian kredit. Untuk menyelesaikan hal tersebut ma…
Dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dijelaskan mengenai tiga kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatanny…
Asosiasi bisnis (trade association) sebagai wadah pelatihan, komunikasi antar pelaku usaha maupun pemerintah untuk melaksanakan peluang bisnis, mencari peluang pasar baru, sumber informasi, dan m…
Perjanjian perkawinan memungkinkan terjadi pembatalan terutama terhadap perkawinan campuran yang mana pada pembahasan ini dibatasi pada perjanjian yang dibuat setelah perkawinan, diakibatkan kare…