SKRIPSI (6784) - Fungsi Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) dalam Pencehagan …

Korupsi merupakan kejahatan serius (serious crime) yang berdampak luas dan luar biasa (extra ordinary crime) terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara. Salah satu upaya pencegahan dan pemb…

SKRIPSI (6772) - Disparitas Legal Standing Pemohon Permohonan Pernyataan Pail…

Merujuk Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran memberikan definisi Penyedia Jasa Pembayaran adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang meny…

SKRIPSI (6713) - Penggunaan Teknologi Nuklir Dalam Pelayanan Kesehatan Yang M…

Teknologi nuklir dapat dimanfaatkan di bidang kesehatan yang berguna untuk penegakan diagnosa dan terapi radiasi. Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan …

Sistem Pengawasan Keuangan Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-468-149-9

Deskripsi Fisik

ix, 93p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.1 Ais s

SKRIPSI (6610) - Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik Tindak Pidana …

Teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan merupakan perluasan teknik penyidikan tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 75 huruf J Undang-Undang Narkotika. Dalam unda…

SKRIPSI (6606) - Pengawasan Pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi…

LPBBTI merupakan layanan pendanaan yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana melalui sistem elektronik. Pengawasan LPBBTI dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 5 UU OJK…

SKRIPSI (3677) - Status dan Pengawasan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3677

TESIS (4769) - Penarikan Izin Edar Obat Dan Makanan Yang Beredar Dalam Masyar…

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan …

SKRIPSI (6373) - Pertanggungjawaban Hukum Wajib Pajak Penghasilan Dalam siste…

Sistem peraturan yang mengatur tentang pungutan berdasarkan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 23 ayat (2) dari Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya pembebanan…

TESIS (4714) - Pengawasan Terhadap Perseroan Terbatas Perorangan Melalui Pela…

Pemerintah mengatur bentuk badan hukum baru berupa Perseroan Terbatas Perorangan dengan tanggung jawab terbatas (sole proprietorship with limited liability). Perseroan Terbatas Perorangan ini bersi…