TESIS (5015) - Kepailitan sebagai Sarana Percepatan Pemberesan BUMN dalam Lik…
Kepailitan berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk mempercepat pemberesan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah dilikuidasi. Kerangka hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5015 Pas k
SKRIPSI (6743) - Voting Dalam Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Dalam pencabutan PKPU suara kreditor menjadi penentu untuk mencabut status PKPU dari debitor, tetapi dalam Pasal 259 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur tidak secara jelas mengatur a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6743
SKRIPSI (6696) - Permohonan Pembatalan Homologasi Terhadap Debitor Pelaku Pem…
Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pelaku pembangunan rumah susun tidak dapat dinyatakan pailit/PKPU karena tidak memenuhi sya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6696
SKRIPSI (6670) - Perlindungan Hukum Konsumen Satuan Rumah Susun Atas Wanprest…
Transaksi jual beli satuan rumah susun dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya tunai, KPA, bertahap, dan in-house. Dalam prakteknya, tidak jarang transaksi seperti itu tidak berjalan se…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6670
TESIS (4917) - Tanggung Jawab Pengurus Atas Penetapan Jumlah Tagihan Kreditor…
Sanksi Pidana yang dikenakan kepada pengurus PKPU PT. Alam Galaxy, menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap tanggung jawab pengurus berkaitan dengan kewenangannya dalam penyusunan daftar piutang p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4917 Put t
TESIS (4889) - Perlindungan Hukum Terhadap Pengurus Penundaan Kewajiban Pemba…
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjelaskan bahwasannya Pengurus PKPU memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola harta debito…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4889 Sel p
TESIS (4877) - Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Jab…
PKPU dapat terjadi pada debitor, termasuk didalamnya seorang debitor yang menyandang jabatan PPAT. Dalam aturannya PPAT yang berstatus PKPU harus diberhentikan sementara, sedangkan marwah PKPU …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
SKRIPSI (6568) - Kepastian Hukum Hak Waris Oleh Ahli Waris Yang Berstatus War…
Pergolakan dalam dunia usaha seringkali menyebabkan financial distress dan berakhir debitor mengalami pailit ketika mereka sudah tidak dapat lagi membayar utang mereka, namun Penundaan Kewajiban Pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6568
TESIS (4805) - Kedudukan Hukum Kreditur Konkuren Terhadap Tagihan Yang Tidak …
Penundaan kewajiban pembayaran utang diharapkan mencapai perdamaian antara Kreditor dan Debitur terkait utang-piutang yang ada. Masalah hukum terjadi apabila Kreditor Konkuren tidak mengajukan tagi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4805 Agu k
SKRIPSI (6545) - Legal Standing Kreditor Preferen (buruh) Untuk Pengajuan Pem…
Dalam perdamaian PKPU suara kreditor menjadi penentu dalam terwujudnya pengesahan proposal perdamaian, tetapi dalam Pasal 281 Undang-Undang Kepailiran dan PKPU tidak mengatur mengenai hak suara dar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6545
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah