DISERTASI (441) - Perlindungan Hukum Bagi Buruh Atas Kesepakatan Upah Yang Dibawah Ketentuan Upah Minimum Yang Dituangkan Dalam Perjanjian Bersama

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Karya Ilmiah

DISERTASI (441) - Perlindungan Hukum Bagi Buruh Atas Kesepakatan Upah Yang Dibawah Ketentuan Upah Minimum Yang Dituangkan Dalam Perjanjian Bersama

Elizabeth Irianti Mayangsari Runtu - Nama Orang; Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,M.H.,C.N - Nama Orang;

Penelitian ini mengkaji permasalahan perlindungan hukum bagi buruh terkait perjanjian bersama yang menyepakati pemberian upah di bawah upah minimum yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Fenomena ini muncul sebagai konsekuensi dari posisi subordinat buruh dalam hubungan industrial, yang seringkali mengakibatkan penyalahgunaan keadaan oleh pengusaha. Penelitian difokuskan pada dua permasalahan utama: pertama, menganalisis filsafati ketentuan upah minimum yang harus dibayar pengusaha kepada buruh; kedua, mengkaji keabsahan perjanjian bersama dan mekanisme perlindungan hukum bagi buruh atas keberlakuan kesepakatan pengupahan di bawah ketentuan upah minimum yang telah dituangkan dalam perjanjian bersama dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normarif dengan 3 pendekatan yaitu statute approach, conseptual approach dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafati ketentuan upah minimum merupakan manifestasi peran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada buruh, yang menjamin tiga hak fundamental: hak atas penghidupan yang layak, hak atas kesamaan dalam sistem pengupahan tanpa diskriminasi, dan hak atas upah yang setara untuk pekerjaan bernilai sama. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum preventif perlu diperkuat melalui dua mekanisme: pertama, pembentukan peraturan yang lebih ketat mengenai pendaftaran perjanjian bersama di pengadilan hubungan industrial, dan kedua, penguatan peran pengawas ketenagakerjaan dalam proses pemeriksaan klausul perjanjian bersama. Penguatan ini penting mengingat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap pembayaran upah di bawah upah minimum.

Ketersediaan

031917017320 441 Run p Ruang Disertasi Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 441 Run p
Penerbit: Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2025
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: PERLINDUNGAN HUKUM--PEKERJA
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Perjanjian Bersama
Upah Minimum
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar