Karya Ilmiah

SKRIPSI (6743) - Voting Dalam Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

---

Dalam pencabutan PKPU suara kreditor menjadi penentu untuk mencabut status
PKPU dari debitor, tetapi dalam Pasal 259 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
tidak mengatur tidak secara jelas mengatur apakah voting diperlukan dalam proses
pencabutan PKPU. Seperti dalam kasus pencabutan PKPU PT Pembangunan
Perumahan di mana majelis hakim dalam memutus perkaranya mendasarkan voting
untuk menyetujui pencabutan PKPU. Dalam skripsi ini akan membahas mengenai
perlukah voting dalam PKPU dan akan membahas mengenai upaya hukum yang
dapat dilakukan oleh kreditor pasca PKPU dicabut. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum yuridis normatif disertai pendekatan statute approach,
case approach, dan conceptual approach. Hasil dari penelitian yang dilakukan
penulis menunjukkan bahwa Pencabutan PKPU tidak memerlukan voting dan dapat
diputus pengadilan dengan mempertimbangkan keadilan serta dampak PKPU
terhadap debitor dan kreditor. Serta, terhadap kreditor yang dirugikan dapat
mengajukan peninjauan kembali, gugatan wanprestasi, atau permohonan PKPU
ulang.

---

Ketersediaan

032111133066

6743

Ruang Skripsi

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

6743

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2025

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

KEPAILITAN
PKPU

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar