Karya Ilmiah
TESIS (5001) - Perlindungan Hukum Kreditor Yang Tidak Terdaftar Dalam Kepailitan Akibat Tidak Memperoleh Pemberitahuan Dari Kurator
Pada kasus kepailitan PT RKK, terdapat Kurator yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengumumkan dan memberitahukan kepailitan terhadap KLHK selaku Kreditor. Sehingga, membuat KLHK terlambat mendaftar piutangnya. Selain itu, Kurator tetap menolak pengajuan piutang oleh KLHK karena telah lewat waktu. Padahal secara ketentuan, KLHK masih berhak mendaftarkan piutang dan memperoleh hak tagih. Topik yang diangkat dalam penulisan tesis ini yaitu: 1) Urgensi pemberitahuan kepailitan terhadap Kreditor baik melalui berita negara, koran, maupun surat dari Kurator; 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan Kreditor untuk menegakkan hak tagih piutang dan menggugat Kurator. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penulisan ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Tujuan dari penulisan tesis ini untuk menganalisis serta mengetahui urgensi pemberitahuan kepailitan terhadap Kreditor dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditor untuk menegakkan hak tagih serta menggugat Kurator. Selain itu, sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya bidang Hukum Kepailitan. Penelitian ini membahas urgensi pemberitahuan kepailitan ke Kreditor dengan hasil bahwa urgensi pemberitahuan pemberitahuan kepailitan terhadap Kreditor adalah karena adanya asas erga omnes yang membuat putusan pailit mengikat semua Kreditor sehingga harus dilakukan pemberitahuan agar Kreditor dapat mendaftarkan piutang tepat waktu, kemudian agar Kreditor tidak kehilangan hak-haknya yang lain. Selanjutnya, membahas terkait upaya hukum yang dapat dilakukan Kreditor atas penolakan piutang, dengan hasil bahwa dapat mengajukan renvoi prosedur dan gugatan lain-lain untuk menggugat Kurator, namun hanya ada aturan terkait Kreditor yang dikenal saja. Saran yang diberikan adalah Kreditor harus inisiatif untuk pengecekan berkala terkait utang yang tidak kunjung dibayar Debitor dan perlunya revisi UU KPKPU.
233222037 | 5001 Ulf p | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain