Karya Ilmiah
TESIS (4991) - Pengaturan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Ibukota Nusantara
Undang-Undang no. 3 tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, mengatur tata cara pemindahan hak milik atas tanah dimana harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita IKN dan hanya boleh dijual kepada pemerintah pusat dan Otorita IKN. Ini dirasa bertentangan dengan pengaturan Hak Milik Atas Tanah dalam UUPA yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah dan Negara merupakan Penguasa atas tanah dan bukan pemilik atas tanah. Selain itu pengalihan hak dengan mekanisme jual beli kepada Negara dirasa tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam UUPA. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Bahan penelitian dalam tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang di olah dengan teknik deskriptif dengan analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemindahan hak milik atas tanah di IKN yang mewajibkan mendapat persetujuan dari Kepala Otorita IKN dapat dilakukan karena negara berwenang untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum terkait bumi, air dan ruang angkasa hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (2) UUPA. Bahwa pemindahan hak milik atas tanah kepada Pemerintah pusat termasuk didalamnya Otorita IKN dengan jual beli tidak bisa dilakukan oleh pemilik hak atas tanah kepada negara karena negara bukan merupakan subjek hukum hak milik sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) UUPA. Terhadap ketentuan pemindahan hak milik atas tanah di IKN seharusnya dengan pelepasan hak bukan jual beli.
233231019 | 4991 Ayu p | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain