TESIS (4987) - Keabsahan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Dalam Pembagian Harta Waris Pada Perkawinan Tidak Dicatatkan (Studi Kasus Pada Masyarakat Hukum Adat Bali)

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Karya Ilmiah

TESIS (4987) - Keabsahan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Dalam Pembagian Harta Waris Pada Perkawinan Tidak Dicatatkan (Studi Kasus Pada Masyarakat Hukum Adat Bali)

Rofikotul Jamiilah - Nama Orang; Dr. Soelistyowati, S.H., M.H. - Nama Orang; Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. - Nama Orang;

Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada status anak dan pembagian harta waris, karena anak tersebut tidak diakui oleh negara dan disebut anak luar kawin. Ditemukan kasus bahwa adanya kesepakatan pembagian waris kepada anak luar kawin dari pewaris keturunan masyarakat adat Bali, yang dibuat oleh notaris dalam akta pernyataan kesepakatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap harta perkawinan menurut hukum adat Bali dan keabsahan akta pernyataan kesepakatan bersama dalam kesesuaian pembagian waris menurut hukum adat Bali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdaftarnya perkawinan adat kepada negara memiliki konsekuensi hukum bahwa status anak yang dilahirkan bagi negara dianggap anak luar kawin. Terhadap harta perkawinan di masyarakat adat Bali yaitu tetamian, bebektan dan gunakaya, tetap dijalankan dan sistem pewarisan mayorat tetap dapat berjalan. Namun karena pewaris menghendaki pembagian warisan tidak dengan sistem pewarisan adat, dibuatlah akta pernyataan kesepakatan bersama yang dibuat oleh notaris. Akta pernyataan kesepakatan bersama tersebut otentik jika pembuatannya mematuhi UUJN. Sepanjang para pihak tidak mempermasalahkan pembagian waris yang dikehendakinya maka pembagian waris tersebut sah dan berlaku. Apabila di kemudian hari para pihak merasa hasil dari akta tersebut ternyata merupakan ketidaksesuaian dengan hukum adat atau cacat substansi, maka para pihak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk pembatalan atau batal demi hukum.

Ketersediaan

032124253041 4987 Jam k Ruang Tesis Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 4987 Jam k
Penerbit: Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2025
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: HUKUM ADAT - BALI
HARTA BERSAMA
AKTA PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar