TESIS (4972) - Penerapan Blockchain - Smart Contract Pada Proses Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Karya Ilmiah

TESIS (4972) - Penerapan Blockchain - Smart Contract Pada Proses Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah

Juliana Makadala - Nama Orang; Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. - Nama Orang; Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum - Nama Orang;

Pemanfaatan teknologi digital dalam bidang pertanahan di Indonesia mulai berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sistem administrasi yang lebih transparan, efisien, dan aman. Salah satu inovasi yang potensial diterapkan adalah smart contract berbasis teknologi blockchain dalam transaksi jual beli hak atas tanah. Blockchain, dengan karakteristik desentralisasi, transparansi, dan tingkat keamanan yang tinggi, memiliki potensi besar dalam menyelesaikan berbagai tantangan dalam sistem administrasi pertanahan, seperti tumpang tindih sertipikat, praktik mafia tanah, serta proses birokrasi yang kompleks. Di sisi lain, smart contract memungkinkan otomatisasi transaksi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada perantara, mempercepat proses jual beli, dan meningkatkan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan smart contract berbasis blockchain dalam transaksi jual beli hak atas tanah di Indonesia, serta menganalisis kerangka hukum yang dapat mendukung implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, dan peraturan perundang- undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan smart contract dalam transaksi pertanahan di Indonesia memerlukan kerangka hukum yang lebih adaptif, yang mencakup harmonisasi dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hukum kontrak, hukum perlindungan data pribadi, serta regulasi terkait Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain aspek regulasi, kesiapan infrastruktur teknologi dan literasi digital masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi teknologi ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan regulasi yang mendukung legalitas smart contract, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam administrasi pertanahan, serta integrasi teknologi blockchain dengan sistem pertanahan yang sudah ada. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta sistem jual beli tanah yang lebih modern, aman, dan efisien, yang mampu menghadirkan kepastian hukum, mengurangi potensi sengketa, serta mendorong transformasi digital dalam sektor pertanahan Indonesia.
The utilization of digital technology in Indonesia's land sector is beginning to develop in line with the increasing need for a more transparent, efficient, and secure administrative system. One of the potentially applicable innovations is a smart contract based on blockchain technology in land sale and purchase transactions. With decentralization, transparency, and high-security characteristics, blockchain has great potential to address various challenges in land administration systems, such as overlapping certificates, land mafia practices, and complex bureaucratic processes. On the other hand, smart contracts enable automating transactions based on predetermined rules, thereby reducing reliance on intermediaries, speeding up the buying and selling process, and enhancing legal certainty. This research aims to examine the application of blockchain-based smart contracts in land sale and purchase transactions in Indonesia and analyze the legal framework that can support its implementation. This research uses a normative juridical method with a conceptual approach and legislation. The research results indicate that the implementation of smart contracts in land transactions in Indonesia requires a more adaptive legal framework, which includes harmonization with the Basic Agrarian Law (UUPA), contract law, personal data protection law, as well as regulations related to Land Deed Officials (PPAT) and the National Land Agency (BPN). In addition to regulatory aspects, the readiness of technological infrastructure and the community's digital literacy are key factors in the successful implementation of this technology. Therefore, it is necessary to strengthen regulations that support the legality of smart contracts, enhance the capacity of human resources involved in land administration, and integrate blockchain technology with the existing land system. With these measures, it is hoped that a more modern, secure, and efficient land sale and purchase system can be created, capable of providing legal certainty, reducing the potential for disputes, and promoting digital transformation in Indonesia's land sector

Ketersediaan

233231022 4972 mak p Ruang Tesis Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 4972 mak p
Penerbit: Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2025
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Smart Contract, Blockchain, Transaksi Pertanahan
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar