Karya Ilmiah
TESIS (4949) - Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Berstatus Izin Pemakaian Tanah Sebagai Jaminan Fidusia Yang Terjadi Perubahan Perencanaan Tata Ruang
Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran strategis sebagai dasar legalitas pemanfaatan tanah untuk kepentingan tertentu. Namun, status IPT yang bersifat sementara dan dapat dicabut sewaktu-waktu menimbulkan risiko hukum, khususnya bagi kreditur yang menerima bangunan di atas
tanah berstatus IPT sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada kreditur penerima jaminan fidusia atas IPT yang terjadi perubahan perencanaan tata ruang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi risiko hukum serta administratif yang dihadapi kreditur dan solusi yang dapat dilakukan untuk memitigasi risiko tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pemberian persetujuan penjaminan bangunan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta informasi perencanaan tata ruang oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (BAPEDDALITBANG). Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan melalui mediasi administratif dan pemberian kompensasi berupa ganti rugi bangunan jika IPT dicabut untuk kepentingan umum. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah menyediakan bukti kepemilikan bangunan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur penerima jaminan fidusia dan masyarakat pemegang izin pemakaian tanah.
231231063 | 4949 Mab b | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain