Text

TESIS (4981) - Pemanfaatan Barang Rampasan Kayu Hasil Hutan Lindung Pada Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan

---

Terhadap barang bukti kayu yang berasal dari hutan lindung tidak dilakukan
pelelangan, maka barang bukti kayu sebagaimana dimaksud akan rusak dan lapuk
sehingga tidak bernilai ekonomis lagi. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisa
terhaadap aturan tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 44 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah : Ratio
legis larangan lelang hasil hutan yang berasal dari hutan lindung dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan
Perusakan Hutan serta pembahasan terkait pemanfaatan barang rampasan kayu
akibat perusakan hutan yang berasal dari hutan lindung untuk kepentingan publik
atau kepentingan sosial. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif
dengan penedekatan masalah menggunakan penedekatan perundang-undangan,
pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.
Adapun hasil penelitian yaitu : Ratio legis Pasal 44 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2013 yang melarang untuk dilakukan lelang adalah bertujuan untuk
melindungi keaslian kayu atau hasil hutan lainnya sehingga tidak dapat
dikembangkan di daerah lain ataupun untuk memutus rantai kejahatan tindak
pidana kehutanan yang bertujuan mengambil manfaat secara ekonomis dari hasil
hutan. Sebagaimana studi yang dilakukan dalam bidang kehutanan menunjukkan
fakta bahwa dengan kekhasan tumbuhan yang berada di hutan konservasi, dan
otentik khas Indonesia. Maka hanya dengan menggunakan serpihan kayu dapat
diambil DNA kayu tersebut untuk selanjutnya dapat dikembangkan dan ditanam
didaerah lain diluar Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat merugikan Indonesia
dikarenakan jenis kayu asli Indonesia dapat di kembangkan dan ditanam di negara
lain. Barang bukti telah menjadi barang rampasan negara sebagaimana putusan
pengadilan, maka secara otomatis tanggungjawab atas barang tersebut berada
dibawah Menteri Keuangan, sehingga aturan pemanfaatannya juga berdasar pada
aturan Menteri Keuangan seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor.
145/PMK.06/2021 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
162 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari
Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi

---

Ketersediaan

231221074

4981 Gup p

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

4981 Gup p

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2025

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

JABATAN NOTARIS
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Asas kerahasiaan terbatas, Notaris, pencucian uang

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar