Karya Ilmiah
TESIS (4927) - Larangan Kampanye Pemilihan Umum Pada Institusi Pendidikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Kampanye merupakan kegiatan yang difasilitasi oleh penyelenggara pemilihan umum agar kandidat dapat menyampaikan visi, misi dan gagasan yang hendak dilaksanakan kepada masyarakat serta mendapatkan dukungan mereka untuk memenangkan pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi membuka akses kampanye pada pendidikan tinggi sebagai bentuk usaha mewujudkan pendidikan politik bagi civitas akademika, meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan menumbukan jiwa kritis dan analitis dalam kerangka kebebasan akademik. Kampanye pada pendidikan tinggi dapat dilaksanakan dengan syarat mendapatkan izin dari pihak pimpinan pendidikan tinggi dan tidak menggunakan atribut kampanye. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ratio decidendi dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebebasan akademik serta melakukan perbandingan model kampanye dengan Negara Amerika Serikat dan Norwegia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-perundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memperbolehkan kampanye pada pendidikan tinggi sebagai upaya memperkuat demokrasi melalui pendidikan politik yang dilakukan dalam lingkungan yang kritis dan terdidik. Kampanye yang dilaksanakan pada pendidikan tinggi bertujuan untuk pendidikan politik bukan untuk kegiatan politik praktis yang dapat menimbulkan perpecahan. Pelaksanaan kampanye pada pendidikan tinggi di Amerika Serikat, Pendidikan tinggi mengundang kandidat secara adil dengan metode yang variatif seperi diskusi politik, seminar, rapat umum, hingga debat terbuka, sementara Indonesia menggunakan metode pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Di Norwegia, pelaksanaan kampanye pada penddikan tinggi memfasilitasi organisasi sayap partai politik untuk melakukan kampanye dalam rangka edukasi politik tanpa harus melibatkan kandidat secara langsung dan secara konsisten mengadakan sekolah tiruan dari jenjang sekolah menengah sebagai perwujudan pendidikan politik, sementara di Indonesia, kampanye dilakukan secara langsung oleh kandidat sebagai bentuk upaya pendidikan politik.
Kata Kunci : Kampanye. Pemilihan Umum. Pendidikan Tinggi
231231022 | 4927 Ami l | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain