Karya Ilmiah
TESIS (4918) - Perlindungan Data Pribadi Dalam Pemanfaatan Internet Cookies Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
Internet cookies telah menjadi bagian integral dalam ekosistem digital, terutama dalam mendukung pengalaman pengguna dan kebutuhan komersial. Namun, keberadaan cookies menghadirkan tantangan hukum yang signifikan terkait pengumpulan, pemrosesan, dan distribusi data pribadi pengguna internet. Cookies, terutama third-party cookies, sering kali mengumpulkan data pribadi tanpa persetujuan eksplisit pengguna, bertentangan dengan prinsip perlindungan privasi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP, yang menjadi kerangka hukum utama di Indonesia, dinilai belum cukup memadai dalam mengatur kompleksitas cookies, terutama karena kurangnya standar teknis dan pedoman implementasi yang rinci.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi masalah hukum terkait penggunaan internet cookies dalam pengelolaan data pribadi, menganalisis kelemahan regulasi yang ada dalam UU PDP, serta memberikan rekomendasi berbasis perbandingan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. GDPR dipilih sebagai pembanding karena menjadi rujukan skala global dalam perlindungan data pribadi, dengan aturan yang ketat dan terperinci, termasuk pada aspek persetujuan, transparansi, dan akuntabilitas.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis secara deskriptif dan komparatif untuk mengevaluasi kecukupan UU PDP dalam melindungi data pribadi pengguna internet. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa UU PDP hanya memberikan kerangka umum tanpa mengatur detail mekanisme teknis untuk menangani pengumpulan data oleh cookies. Banyak situs di Indonesia tidak meminta persetujuan eksplisit dari pengguna untuk mengaktifkan cookies, yang berpotensi melanggar prinsip transparansi dan hak privasi pengguna.
Sebagai kesimpulan, UU PDP belum mampu menjawab kebutuhan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi modern. Peraturan saat ini tidak mencakup standar teknis yang wajib diikuti oleh pengembang situs dan pengelola cookies, sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Dibandingkan dengan GDPR, yang mengatur secara rinci mekanisme persetujuan, pseudonimisasi, enkripsi, dan tanggung jawab pengendali data, UU PDP menunjukkan kelemahan signifikan.
Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi, penelitian ini merekomendasikan pembentukan aturan teknis tambahan yang mengatur secara spesifik penggunaan cookies, termasuk keharusan transparansi dan pelaporan data kepada otoritas terkait. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi celah hukum, meningkatkan keamanan data pribadi, dan memastikan hak privasi pengguna internet terlindungi secara optimal.
0320224153061 | 4918 Sir p | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain