TESIS (4910) - Pembatalan Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta Bersama (Analisis Tanggung Gugat Notaris Terkait Pembatalan Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta Bersama)

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Karya Ilmiah

TESIS (4910) - Pembatalan Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta Bersama (Analisis Tanggung Gugat Notaris Terkait Pembatalan Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta Bersama)

Karen Michaelia Arifin - Nama Orang; Dr. Indira Retno Aryatie, S.H.,M.H. - Nama Orang; Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn - Nama Orang;

Dalam praktiknya, perjanjian perdamaian pembagian harta bersama yang dibuat oleh notaris sering digunakan sebagai solusi penyelesaian sengketa harta bersama. Namun, perjanjian ini kerap menimbulkan masalah, seperti cacat yuridis akibat penyalahgunaan keadaan, kesalahan data, atau ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, notaris turut digugat karena dugaan kelalaian atau kesalahan dalam penyusunan akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian perdamaian pembagian harta bersama yang dibuat di hadapan notaris, serta tanggung gugat notaris ketika perjanjian tersebut dibatalkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian perdamaian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1868 BW, serta Pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1/2016. Pelanggaran terhadap syarat subjektif dapat menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran terhadap syarat objektif mengakibatkan batalnya perjanjian demi hukum. Sebagai akta otentik, perjanjian perdamaian memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun dapat kehilangan otentitas jika terdapat cacat yuridis. Selain itu, notaris tidak hanya berkewajiban untuk mencatat kehendak para pihak tetapi juga untuk menjamin keabsahan perjanjian tersebut. Jika terjadi kelalaian atau tindakan melanggar hukum yang merugikan para pihak, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 BW. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk senantiasa berhati-hati dan mematuhi ketentuan hukum dalam setiap tahap penyusunan perjanjian guna menghindari potensi cacat yuridis.

Ketersediaan

233231034 4910 Ari p Ruang Tesis Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 4910 Ari p
Penerbit: Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2024
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: HARTA BERSAMA
Perjanjian Perdamaian
Keabsahan Perjanjian
TANGGUNG GUGAT NOTARIS
Pembatalan Perjanjian
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar