Karya Ilmiah
TESIS (4854) - Praperadilan Sebagai Mekanisme Pengawasan Penyidikan Dinilai Dari Standar Prinsip Negara Hukum
Dengan diterapkannya konsep negara hukum, Indonesia wajib menjamin adanya supremasi hukum untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum demi perlindungan HAM. Salah satu instrumen penting untuk mencegah kesewenang-wenangan APH dalam sistem peradilan pidana, terdapat proses Praperadilan. Namun proses praperadilan yang berfungsi untuk melindungi HAM Tersangka, tidak terlepas dari kelemahan yang ada. Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah: Menganalisa kedudukan praperadilan berdasarkan prinsip negara hukum; dan Menganalisa kesesuaian implementasi praperadilan sebagai mekanisme pengawasan proses penyidikan berdasarkan standar prinsip negara hukum.Tujuan penelitian ini ialah: Menganalisa kedudukan praperadilan berdasarkan prinsip negara hukum dan Menganalisa kesesuaian implementasi praperadilan sebagai mekanisme pengawasan proses penyidikan berdasarkan standar prinsip negara hukum.
Metode Penelitian dalam penelitian ini ialah Theoritical Research disertai dengan pendekatan statute approach, case approach, dan conceptual approach.
Dalam penelitian ini diperoleh hasil Dengan adanya prinsip-prinsip negara hukum yang mendasari jalannya proses praperadilan dalam fungsinya melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan, maka dapat memberikan proses peradilan yang adil bagi Tersangka. Dengan diperbaikinya kelemahan praperadilan yang berupa pemeriksaannya bersifat post factum, praperadilan bersifat opsional serta putusan praperadilan bersifat final and binding, maka diharapkan proses praperadilan dapat memberikan proses peradilan yang adil (fair trial) bagi tersangka.
231221033 | 4854 Pra p | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain