TESIS (4822) - Pemaafan Hakim (Rechterlijke Pardon) Dalam Sistem Pemidanaan Kuhp Baru (Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Karya Ilmiah

TESIS (4822) - Pemaafan Hakim (Rechterlijke Pardon) Dalam Sistem Pemidanaan Kuhp Baru (Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Syarif Zakaria Said Wachdin - Nama Orang; Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum - Nama Orang; Maradona, S.H., LL.M., Ph.D - Nama Orang;

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana saat ini terdapat suatu konsep atau asas yang dikenal dengan Rechterlijke Pardon atau Pemaafan Hakim yang diadopsi dari hukum Belanda. Konsep pemaafan hakim ini memberikan kewenangan terhadap hakim untuk memberikan pemaafan atau pengampunan terhadap pelaku Tindak Pidana yang bersifat Ringan. Walaupun pemaafan hakim telah dicantumkan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dirasa pengaturan ini masih diperlukan adanya penjelasan lebih lanjut terkait bagaimana bentuk dari pemaafan hakim tersebut. Kemudian kedepannya diharapkan pengaturan teknis mengenai pemaafan hakim dapat segera diterbitkan guna terciptanya keselarasan terkait pelaksanaan dari konsep pemaafan hakim ini dalam sistem peradilan pidana guna terciptanya hukum pidana yang berlandaskan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan berdasarkan peraturan perundang – undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dari hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa konsep Pemaafan Hakim berbeda dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf, dimana dalam pemaafan hakim ini dijelaskan hakim dapat mmeberikan maaf dengan tidak menjatuhkan pidana atau tidak memberi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang sifatnya ringan dengan tetap mencantumkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya. Studi perbandingan dengan negara Belanda menunjukan bahwa masih diperlukan aturan lanjutan terkait pelaksanaan dari pemaafan hakim di Indonesia demi terciptanya keselarasan hukum dalam penerapannya.

Ketersediaan

231222017 4822 Wac p Ruang Tesis Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 4822 Wac p
Penerbit: Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2024
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: HUKUM PIDANA
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar