SKRIPSI (6528) - Jual Beli Atas Tanah Pertanian di Luar Wilayah Kecamatan dan Tanggung Jawab PPAT Serta Kantor Pertanahan Atas Terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Karya Ilmiah

SKRIPSI (6528) - Jual Beli Atas Tanah Pertanian di Luar Wilayah Kecamatan dan Tanggung Jawab PPAT Serta Kantor Pertanahan Atas Terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah

Herpandu Hadiwibowo - Nama Orang; Oemar Moechthar, S.H.,M.Kn - Nama Orang;

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebidang tanah pertanian di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atas nama K yang pada tahun 2023 dialihkan melalui jual beli kepada ES dengan dibuatkan Akta Jual Beli oleh PPAT Kabupaten Nganjuk. AJB tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk hingga kini tanah pertanian tersebut merupakan Hak Milik bersertipikat atas nama ES. ES bertempat tinggal di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dan pekerjaannya karyawan swasta. Menurut Pasal 6 Permen ATR/BPN 18/2016, peralihan hak atas tanah tidak dapat didaftarkan pada kantor pertanahan apabila pihak lain yang akan memilikinya tidak berdomisili di letak tanah tersebut berada serta penggunaan dan pemanfaatan tanahnya tidak sesuai. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan studi kasus (case study). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli atas tanah pertanian tidak sah karena ES tidak memenuhi syarat materiil sebagai pembeli, karena ia tidak dapat mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah pertaniannya sebagaimana ketentuan Pasal 10 jo. Pasal 15 UUPA yang tanahnya dapat rusak apabila tidak dipelihara sebab ia berada di luar wilayah kecamatan letak tanah menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP 224/1961 jo. PP 41/1964). PPAT bertanggung jawab baik secara pribadi dan jabatan sedangkan kantor pertanahan bertanggung jawab untuk menginventarisasi tanah tersebut atau karena tidak memenuhi unsur substansi KTUN yang sah, terhadap sertipikat hak atas tanah dapat diterbitkan keputusan pembatalan oleh kepala kantor wilayah BPN atau Menteri karena cacat hukum administrasi dan/atau cacat yuridis atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketersediaan

032011133066 6528 Ruang Skripsi Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 6528
Penerbit: Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2024
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: JUAL BELI ATAS TANAH
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar