Karya Ilmiah

TESIS (4757) - Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Daerah Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022

---

Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah memungut pajak daerah, pelaksanaan kewenangan ini didukung dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini, Pemerintah Daerah memungut Pajak Daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jo. PP No. 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, maka daya paksa yang dapat diberlakukan bagi wajib pajak yaitu menerapkan sanksi, baik administrasi maupun sanksi pidana dibidang perpajakan, penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak dapat dilakukan tanpa aturan hukum yang tegas menyatakan untuk itu, sebagai bagian dari hukum administrasi, ternyata UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak secara tegas menyebutkan sanksi administrasi, sementara dalam PP No. 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan sanksi administrasi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pajak Daerah

---

Ketersediaan

231221080

4757 Kam p

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

4757 Kam p

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2024

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Penegakan Hukum Pajak Daerah

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar